Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dimulai pada pukul 13.30 WIB. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris PKK Karangtengah. Penyuluhan hukum dihadiri oleh anggota PKK Kalurahan Bangunharjo sebanyak 24 orang. Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewon Imogiri. Sambutan-sambutan oleh Ketua Penggerak PKK Kapanewon Imogiri dilanjutkan oleh Ketua Penggerak PKK Kalurahan Karangtengah. Dilanjutkan penyempaian materi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode pendekatan komunikatif yaitu penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik. Adapun materi pertama disampaikan oleh Sudi Wastuti, S.H (Penyuluh Hukum Ahli Madya) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Materi kedua disampaikan oleh Rina Nurul Fitri Atien (Penyuluh Hukum Ahli Muda) tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Korban dan Pecandu Narkotika. Adapun pokok-pokok materi yang disampaikan antara lain : Gambaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bahaya narkoba, sifat jahat narkoba, wajib lapor korban dan pecandu narkoba, alur rehabilitasi narkoa, dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) wajib lapor yang bekerjasama dengan pemerintah. Setelah paparan dilanjutkan dengan tanya jawab peserta kepada narasumber. Tanya : Untuk rehabilitasi ke IPWL apakah harus kef askes dulu? Dan apakah bisa BPJS? Jawab : Untuk wajib lapor bisa langsung di IPWL yang ditunjuk pemerintah karena tidak semua puskesmas menjadi IPWL. Dan untuk BPJS bisa ditanyakan ke IPWL karena obat-obatan yang diberikan tidak semua bisa tercover oleh BPJS. Berkaitan degan pembiayaan, mau tidak mau itu harus menjadi pilihan kita karena kalau pecandu tidak segera diobati maka akan mempengaruhi kesehatan jangka panjang.